POLITIK DAN NEGARA

POLITIK

Pengertian politik dalam bahasa inggris “politics” yang bearti ilmu yang mengatur ketatanegaraan. Sedangkan dalam kamus politik, ada empat definisi politik; satu. Perkataan “politik” berasal dari bahasa yunani dan di ambil alih oleh banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pada zaman klasik yunani, Negara atau lebih tepat Negara-kota di sebut polis. Plato ( 347 sebelum masehi) menamakan bukunya tentang soal-soal kenegaraan politea, dan muridnya bernama aristoteles ( 322 sebelum masehi) menyebut karangannya tentang soal-soal kenegaraan politikon. Maka “politik” memperoleh arti seni mengatur dan mengurus Negara dan ilmu kenegaraan. Politik mencakup kebijaksanaan atau tindakan yang bermaksud mengambil bagian dalam urusan kenegaraan/pemerintahan termasuk yang menyangkut penetapan bentuk tugas dan lingkup urusan Negara. Dua; “politik” adalah masalah yang mencakup beraneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasi (terutama Negara), yang menyangkut pengambilan keputusan baik mengenai tujuan-tujuan sistem itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya. Tiga; “politik” berarti sebuah kebijakan, cara bertindak dan kebijaksanaan. Empat; dalam arti yang lebih luas “politik” diartikan sebagai cara atau kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Politik menurut beberapa ahli.

 ROD HAGUE. Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai suatu keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaaan di antara angota-angotanya.

MERIAM  BUDIARJO. Politik adalah macam-macam kegiatan dalam study sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses menetukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu yaitu tujuan yang menyangkut dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi (private goals).

MAURICE DUVERGER (1993). Politik adalah kekuasaan, kekuatan adalah seluruh jaringan lembaga-lembaga (institusions) yang mempunyai kaitan dengan otoritas, dalam hal ini suasana didominasi beberapa orang atas orang lain.

PLATO DAN ARISTOTELES. Politik adalah suatu untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik didalam politik, manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat hidup dengan rasa kemasyarakatan yang akrab dan hidup dalam suasana moralitas.

MAX WEBER. Politik adalah sarana perjuangan untuk sama-sama melaksanakan politik atau perjuagan untuk mempengaruhi pendistribusia kekuasaan baik di antara Negara-negara maupun di antara hukum dalam suatu Negara.

ANDREW HEWOOD. Politik adalah kegitan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengantur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.

Masih banyak pengertian tentang politik dan ilmu politik yang disampaikan para ahli. Sedangkan secara praktis, politik memperlajari Negara sebagai suatu lembaga yang bergerak dengan fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan tertentu (Negara sebagai lembaga yang dinamis).

Sistem politik yang di terapkan di Indonesia adalah sistem politik demokrasi berdasarkan pancasila dan nilai-nilai lokal bangsa Indonesia yaitu pacasila. Katakteristik sistem politik Indonesia adalah kedaulatan rakyat, pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan, didalam lembaga perwakilan selalu di upayakan permusyawarataan yang di pimpin ileh hikmat kebijaksanaan.

Sistem politik Indonesia bersumber dari dasar (falsafah) Negara pancasila adalah falsafah dasar Negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata sansekerta, panca bearti lima, dam sila memilik arti prinsip. Pancasia mengandung lima dasar yang tidak terpisahkan dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Mereka adalah: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarataan perwakilan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di bimbing oleh filsafah fundamental tersebut, tujuan dasar Negara adalah mewujudkan sebuah pemerintahan Indonesia yang melindungi seluruh rakyat dan bumi pertiwo Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kehidupan itelektualitas Negara dan berkontribusi mewujudkan sebuah tata dunia yang berdasarkan kepada kemrdekaan, kedamian dan keadilan sosial.

Pembentukan sistem politik Indonesia dilihat dari proses politiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:

Masa prakolonial

Masa kolonial (penjajahan)

Masa demokrasi liberal

Masa demokrasi terpimpin

Masa demokrasi pancasila

Dan masa reformasi

Kondisi existing menunjukan bahwa nilai-nilai pancasila sudah semakin jauh dari sistem politik Indonesia. Kalau kita lihat dari latar belakang atau proses pembentukan sistem politik Indonesia dari masa kemasa. Periode tersebut kemudian di analisis berdasarkan beberapa aspek penting sebagai berikut: penyaluran tuntunan, pemeliharaan nilai, kapailitas, integrasi vertikal dan horizontal, gaya politik, kepemimpinan, partisipasi massa, keterlibatan militer, aparat Negara, dan stabilitas.

Masa prakolonial. Pada masa prakolonial penyaluran tuntuntan relatif  rendah dan terpenuhi. Pemeliharaan nilai yang hidup dan berkembang sesuai penguasa saaat itu. Kapabilitas SDA memenuhi, integrasi vertikal dari atas ke bawah, sedangkan integrasi horizontal hanya terjadi di level antar penguasa saja. Gaya politik tentu saja kerajaan sesuai bentuk negaranya. Karena bentuk Negara adalah kerajaan maka kepemimpinan Negara berada pada di tangan raja, pangeran, atau silsilah keluarga kerajaan. Sedangkan untuk keterlibatan militer tentu sangat kuat karena pada masa itu adalah masa peperangan. Analisis terhadap stabilitas, ada saatnya stabil (saat tidak ada perang) dan tidak stabil (saat perang). Semua aparat Negara pada masa ini sangat loyal kepada kerajaan.

Masa kolinial (penjajahan). Pada masa kolonial penyaluran tuntutan relatif rendah namun tidak terpenuhi. Pemiliharaan nilai tidak berjalan baik dan sering dilanggar. Kapabilitas banyak namun di ambil oleh penjajah, intergrasi vertikal dari atas kebawah tidak harmonis. Sedangkan integrasi horizontal harmonis sesama penjajah atau elit pribumi. Gaya politik devide at impera atau memecah belah. Kepemimpinan pada saat itu, elit pribumi diperalat dan partisipasi rakyat hamper tidak ada disebabkan rasa takut. Sedangkan untuk keterlibatan militer tentu saja sangat kuat. Analisis terhadap stabilitas, mudah sekali di kacaukan. Semua aparat Negara pada masa ini sangat loyal kepada penjajah.

Masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal penyaluran tuntunan tinggi namun karena ini adalah awal berdirinya Indonesia wadah untuk menampung belum tersedia. Pemeliharaan nilai sangat tinggi. Kapabilitas banyak potensi namun sedikit digali, intergasi vertikal dua arah, sedangkan intergrasi horizontal timbul disintegrasi, gaya politik ediologi. Kepemimpinan generasi muda 1928 (sumpah pemuda). Sedangkan untuk keterlibatan militer dikuasai sipil. Analisis terhadap stabilitas, instabil karena baru saja berdiri. Semua aparat Negara pada masa ini sangat loyal kepada golongan partai.

Masa demokrasi pancasila. Pada masa demokrasi pancasila penyaluran tutuntunan awalnya seimbang namun kemudian tidak terpenuhi karena fusi. Pemiliharaan nilai terjadi pelanggaran HAM namun ada pengakuan HAM. Kapabilitas sistem terbuka, integrasi vertikal atas bawah, sedangkan  integrasi horizontal terlihat. Gaya politik intelek-pragmatik dan konsep pembangunan. Kepemimpinan teknokrat dan ABRI. Sedangkan untuk keterlibatan militer sangat besar dengan fungsi ABRI. Stabilitas stabil. Semua aparat pada masa ini loyal kepada pemerintah.

Masa reformasi. Pada masa reformasi penyaluran tuntunan tinggi dan terpenuhi. Pemeliharaan nilai penghormatan HAM tinggi.  Kapabilitas sistem disesuaikan dengan otonomi daerah, integrasi horizontal muncul kebebasan. Gaya politik pragmatis. Kepemimpinan sipil-purnawirawan-politisi. Sedangkan untuk keterlibatan militer di batasi justru partisipasi massa tinggi. Stabilitas instabil. Semua aparat Negara pada masa ini sangat loyal kepada pemerintah.

Sistem politik demokrasi pancasila saaat ini. Sistem demokrasi pancasila merupakan sistem politik yang diterapkan di Indonesia saat ini. Sistem ini mngambil nilai-nilai luhur dari pancasila. Semua kegiatan yang jelas telah di jelaskan di atas berpedoman pada pancasila dan di laksanakan dengan demokratis. Prinsip sistem demokrasi pancasila:

1.      Pembagian kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif berdasarkan hukum

2.      Pemerintahan berdasarkan konstitusi

3.      Jaminan kebebasan individu dalam batas-batas tertentu

4.      Pemerintah yang betanggung jawab

5.      Pemilu langsung dan multi partai

Menurut saya politik itu sama tuanya dengan masyarakat itu sendiri. Karenanya, manusia dalam sebuah komunitas harus menerima peraturan tingkah laku tertentu. Peraturan yang mengontrol sebuah masyarakat tersebut bisa sedikit atau banyak. Karna politik lahir ketika manusia mulai memikirkan hal peraturan tentang bagaimana mereka di perintah. Seperti paparan di atas sistem politik kita adalah sistem politik demokrasi pancasila. Dengan berdasarkan pancasila. Dan politik itu tentang pembagian kekuasaanyang berada didalam masyarakat berkenaan atau kenegaraan. Dalam perpolitikan itu mencakup kondisi Negara yang bersifat penting. Dalam suatu Negara tentunya ada unsure-unsur politik karena memungkinkan untuk memajukan suatu Negara dengan adanya politik-politik didalamnya. Tentu yang kita ketahui bahwa Negara yang maju berawal dari pemerintahan yang bail atau terkondisi.

Daftar pustaka:

www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-politik.html?m=1

jurnal-nasional-M.-budiana-2014-suda.pdf

Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.

nilai-nilai karakter utama dalam mata pelajaran ppkn di sekolah?

1.      Religus.

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang di anutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

2.      Jujur

Perilaku yang di dasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat di percaya dalam perkataan, tindakan, dan perkerjaan.

3.      Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4.      Disiplin

Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan atau peraturan.

5.      Kreatif

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari suatu yang telah dimliki.

6.      Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaaikan tugas-tugas.

7.      Demokratis

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

8.      Tanggung jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksankan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, tetap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, (alam, social, dan budaya), Negara dan tuhan yang Maha esa.

Substansi Yang Ada Dalam Setiap Perubahan Kurikulum Mata Pelajaran PPKn 

a.       Civics (1959)

a.       Pendidikan watak

b.      Kesadaran bernegara dan masyarakat

c.       Meteri pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari perhatian terhadap keseniandan pendidikan jasmani.

b.      Kewarganegaraan (1962)

a.       Pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya dan moral

b.      Pengembangan moral

c.       Pendidikan kemasyarakatan

d.      Pendidikan agama/budipekerti

e.       Perkembangan kecerdasan

f.       Bahasa daerah

g.      Bahasa Indonesia

h.      Berhitung

i.        Penegtahuan alamiah

j.        Pengembangan emosional atau aristik

k.      Pendidikan kesenian

l.        Perkembangan keterampilan

m.    Pengembangan jasmani

c.       Pendidikan kewarganegaraan (1968)

a.       Nasionalisme

b.      Patriotism

c.       Kenegaraan

d.      Etika

e.       Agama

d.      Pendidikan Moral Pancasila (1975)

a.       Berisi tentang nilai-nilai pancasila dan UUD 1945. Pancasila di uraikan dalam pedoman dan penghayatan serta pengalaman pancasila.

e.       Pendidikan Pancasiladan Kewarganegaraan (1994)

a.       Tujuan pembelajaran diarahkan untuk menanamkan sikap dan perilaku yang berdasarkan nilai-nilai pancasila.

b.      Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, mengahayati dan meyakini nilai-nilai pancasila sebagai pedoman dalam berprilaku sehari-hari.

f.       Pendidikan Kewarganegaraan ( UU No. 20 Tahun 2003)

a.       Dimana secara substansi tidak terdapat perubahan yang berarti, hanya kewenangan penegmbangan kurikulum yang diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan, maka kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

g.      Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2013)

a.       Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

b.      UUD 1945 sebagai dasar hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

c.       Bhinneka Tunggal Ika, sebagi wujud keberagaman kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dalam keberagaman .

d.      Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara Indonesia.